Ada Apa dengan Kepala Desa Surianen? GOWI Angkat Bicara Soal Sikap Bungkam Kades Terkait Dugaan Masalah BUMDes
Raey
Redaksi-one.com
PANDEGLANG /
Publik kembali dibuat bertanya-tanya dengan sikap bungkamnya Kepala Desa Surianen, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, yang hingga kini belum memberikan klarifikasi terkait dugaan permasalahan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Surianen.
Meski surat konfirmasi resmi telah dilayangkan oleh awak media, hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Surianen Muhamad Rizali Asukron memilih bungkam seribu bahasa. Tak ada tanggapan, baik secara lisan maupun tertulis, meski persoalan ini sudah menjadi sorotan publik.
Sikap tertutup itu sontak memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI) yang terdiri dari Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) dan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang.
Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Raeynold Kurniawan, menegaskan bahwa seorang kepala desa seharusnya bersikap terbuka terhadap publik, apalagi menyangkut pengelolaan dana desa yang bersumber dari uang rakyat.
"Kepala desa itu pejabat publik, bukan pejabat pribadi. Ketika ada konfirmasi resmi dari wartawan, wajib memberikan jawaban. Bungkam bukan solusi, justru menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat,” ujar Raeynold dengan nada tegas.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, juga menyoroti sikap diam sang kepala desa yang dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Wartawan bekerja berdasarkan undang-undang dan kode etik jurnalistik. Kami datang membawa surat resmi untuk meminta klarifikasi, bukan untuk menuduh. Tapi kalau Kades terus menghindar, patut diduga ada sesuatu yang disembunyikan,” tegas Jaka.
Jaka menambahkan, pihaknya akan terus mengawal dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana BUMDes Surianen. Menurutnya, GOWI akan segera melayangkan surat permintaan klarifikasi resmi kepada pihak Kecamatan Patia serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik di tingkat desa.
"Kami tidak ingin dana BUMDes yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat malah berujung jadi polemik. GOWI berdiri di garis depan untuk mengawal transparansi dan menegakkan fungsi kontrol sosial,” pungkasnya.
Masyarakat kini menunggu sikap terbuka dari Kepala Desa Surianen. Jika terus bungkam, isu dugaan penyimpangan pengelolaan dana BUMDes ini dikhawatirkan akan semakin berkembang dan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah desa setempat."
Bahrudin
