Aksi Jilid III di KP3B, Pemuda Sipil Pandeglang dan BEM Babunnajah Desak Evaluasi Total Program MBG di Banten
Panji09
Redaksi-one I Pandeglang_ Banten , Puluhan massa yang tergabung dalam Pemuda Sipil Pandeglang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Babunnajah kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid III terkait pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten, Senin (10/05/2026).
Aksi demonstrasi tersebut berlangsung di depan Kantor Gubernur Banten kawasan KP3B Provinsi Banten. Dalam aksi itu, massa mendesak pemerintah daerah hingga pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya di wilayah Pandeglang, Lebak, dan Cilegon.
Massa aksi menilai hingga saat ini masih banyak persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG di Provinsi Banten. Mereka meminta Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten untuk segera mengambil langkah tegas terhadap penyelenggara program MBG yang dinilai belum berjalan maksimal.
Koordinator lapangan aksi, Marsuni, menyampaikan bahwa sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Banten masih mengalami banyak persoalan teknis maupun administratif.
“Masih banyak kerusakan sistem dan persoalan yang harus segera diselesaikan supaya program MBG ini tidak menjadi ladang KKN ataupun kepentingan politis,” ujar Marsuni saat menyampaikan orasinya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan di Kabupaten Pandeglang, mulai dari tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada beberapa SPPG yang telah beroperasi.
Menurutnya, PBG merupakan syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara SPPG sebelum menjalankan operasional program MBG.
Selain persoalan administratif dan kelayakan fasilitas, massa aksi juga menyoroti pengelolaan sampah dari program MBG yang dinilai belum memiliki solusi yang jelas.
Mulki Saumi dalam orasinya menyampaikan bahwa persoalan sampah MBG harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Banten. Pasalnya, hingga saat ini persoalan sampah di Banten dinilai masih belum terselesaikan secara maksimal.
“Hari ini Pemprov Banten masih dihantui persoalan sampah yang belum terpecahkan, ditambah lagi adanya sampah dari program MBG yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Massa aksi menegaskan agar program MBG tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata. Mereka menilai program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden tersebut seharusnya benar-benar fokus dalam meningkatkan kualitas gizi dan kecerdasan generasi bangsa.
Dalam aksi jilid III tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah, yakni:
1.Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten diminta segera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program MBG.
2.Satgas dan korwil MBG di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten diminta melakukan audit serta evaluasi total terhadap SPPG yang diduga menyalahi petunjuk teknis, termasuk melakukan suspend terhadap SPPG bermasalah.
3. Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) diminta turun langsung ke Banten untuk melakukan monitoring program MBG agar terhindar dari indikasi praktik KKN.
4. Massa aksi meminta Kepala BGN dicopot dari jabatannya apabila tuntutan mereka tidak diindahkan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi sorotan masyarakat yang melintas di kawasan KP3B Provinsi Banten. (Red)
