Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo, PGK Banten Ajak Mahasiswa dan Pemuda Evaluasi Program Prioritas Pemerintah

Serang, – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Banten menggelar diskusi refleksi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog bagi mahasiswa dan kalangan pemuda untuk mengevaluasi berbagai program prioritas pemerintah sekaligus memberikan masukan terhadap arah pembangunan nasional.

Ketua DPW PGK Banten, Muhamad Syamsul Hidayat, mengatakan bahwa dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo diwarnai berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Presiden kita memimpin dalam kondisi global yang sangat dinamis. Kemudian kondisi dalam negeri juga masih memerlukan banyak perbaikan. Karena itu, momentum dua tahun pemerintahan ini perlu menjadi bahan refleksi bersama," ujarnya dalam sambutan yang digelar dari salah satu hotel di Kota Serang, Kamis (22/10/2026).

Syamsul menjelaskan, sejumlah program prioritas pemerintah menjadi perhatian publik, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi.

Ia menilai program-program tersebut perlu terus dikawal agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Salah satu program yang mendapat perhatian dalam diskusi tersebut adalah Sekolah Rakyat, yang dinilai memiliki peran strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan.

"Sekolah Rakyat ini didirikan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin diberikan fasilitas pendidikan secara penuh oleh negara agar ke depan memiliki masa depan yang lebih baik dan mampu mengubah kondisi ekonomi keluarganya," jelasnya.

Selain pendidikan, Syamsul juga menyoroti persoalan kemiskinan yang menurutnya tidak cukup hanya diukur melalui penurunan angka statistik.

Ia menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya tren penurunan jumlah penduduk miskin. Namun, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Tentu kita tidak berhenti pada angka kuantitatif penurunan kemiskinan. Jauh lebih dalam, kita harus melihat bagaimana kehidupan masyarakat, terutama anak-anak muda, agar benar-benar bisa keluar dari jurang kemiskinan," katanya.

Menurutnya, pemberdayaan generasi muda perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam membuka akses ekonomi, meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Syamsul berharap diskusi refleksi tersebut tidak sekadar menjadi forum untuk menilai keberhasilan maupun kekurangan pemerintah, tetapi juga mampu menghasilkan gagasan dan rekomendasi konstruktif.

Ia menegaskan, mahasiswa dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Melalui diskusi hari ini, teman-teman bisa menanyakan berbagai fenomena yang terjadi di republik ini. Harapannya, kita bisa menemukan solusi dan rekomendasi agar negara kita ke depan menjadi lebih baik," ungkapnya.

Diskusi tersebut diikuti sejumlah unsur organisasi kepemudaan, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Melalui kegiatan ini, PGK Banten berharap partisipasi kritis dan konstruktif generasi muda dapat terus diperkuat sebagai bagian dari pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan.

"Kita kawal perbaikan-perbaikan tersebut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," tutupnya.*