Menuju Indonesia Emas 2045, Ketua Umum dan Sekjen DPP APDESI Merah Putih, Sampaikan Akan Terus Kominten Mendorong Pembangunan Kemandirian Desa
Admin Redaksi One 
Redaksi-one.com, Jakarta | Pengurus DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih, yang diketuai oleh A. Anwar Sadat, S.H Kepala Desa Cibeber Kecamatan Kiarapedes kabupaten Purwakarta. dan Sekjen Uhadi, SH Kepala Desa Kartasana Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, Menyampaikan APDESI Merah Putih akan aktif mendorong desa agar tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek utama dan lokomotif kemandirian ekonomi nasional.
A. Anwar Sadat, Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Sampaikan, bahwa APDESI Merah Putih akan Fokus pada Program Kemandirian Desa, APDESI Merah Putih menjalankan berbagai strategi nyata untuk memperkuat kedaulatan dan fiskal desa.
Penguatan Ekonomi & Ketahanan Pangan, Mengembangkan program kerakyatan seperti dukungan peternakan ayam dan sektor pertanian di desa-desa.
Koperasi Desa, Mendukung pembangunan kerangka ekonomi mandiri melalui optimalisasi koperasi di tingkat desa.
Ditempat Terpisah Uhadi, SH, Sekjen DPP APDESI Merah Putih juga sampaikan, bahwa APDESI Juga sedang gencar laksanakan Safari Desa (Sabah Desa), untuk Melakukan agenda rutin ke berbagai wilayah untuk mempercepat inisiasi desa maju dan bersinergi langsung dengan pemerintah daerah serta pusat.
Lanjut Uhadi, pada Rapimnas DPP APDESI Merah Putih di Serang-Banten, DPP APDESI Merah Putih, penyampaian rekomendasi diberikan sebagai bentuk solusi konkret kepada pemerintah guna memastikan desa tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Adapun rekomendasi tersebut, yakni pertama mendesak agar Pemerintah Pusat memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau hak pengelolaan lahan langsung kepada desa atau koperasi desa. Dengan demikian, kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) terjalin secara setara dan hasil pengelolaan sumber daya alam dapat langsung dinikmati oleh masyarakat setempat.
”Masalah saat ini APDESI menyoroti ketimpangan di wilayah desa, di mana HGU dikuasai penuh oleh perusahaan-perusahaan besar yang berpusat di ibu kota. Desa hanya mendapatkan skema plasma sebesar 20%, bahkan yang dalam realitasnya sering kali bersifat fiktif,” katanya.
Lebih lanjut rekomendasi kedua yaitu meminta Kementerian Pertanian memberikan dana cetak sawah baru yang berkisar antara Rp27 juta hingga Rp42 juta. Saat ini anggaran sering kali hanya mengalir ke kelompok-kelompok tertentu, sementara banyak sawah eksisting di desa yang belum optimal.
”APDESI meminta Kementerian Pertanian untuk menurunkan dana tersebut langsung ke pemerintahan desa, bukan ke kelompok tertentu,” ujarnya.
Rekomendasi ketiga ditujukan sebagai solusi integratif kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung legalitas aset, penataan ruang desa, dan pemanfaatan lahan tanah objek reforma agraria agar sepenuhnya berpihak pada kemandirian desa masing-masing.
Tak hanya itu DPP APDESI Merah Putih juga akan memberikan dukungan penuh kepada desa melalui kunjungan ke 418 kabupaten lewat beberapa program.
Program tersebut yaitu membangun total 166.000 koperasi se-Indonesia. Dengan jumlah 2 koperasi per desa, 5 koperasi per kelurahan, dengan dukungan pendanaan pihak ketiga atau donatur.
”Kita juga akan menyokong program swasembada pangan, salah satunya lewat pembangunan kandang ayam. Targetnya 2 kandang per desa, dan ini sudah dibangun di Pandeglang,” jelasnya.
Selanjutnya, pihaknya akan memasang 75.266 perangkat internet satelit Starlink di setiap desa secara gratis, yang merupakan sumbangan dari donatur nasional untuk mengatasi kendala sinyal di pelosok.
”Kami ingin menciptakan komunitas dengan ekosistem ekonomi berkelanjutan yang saling menguntungkan bagi masa depan masyarakat Indonesia,” jelasnya. (Red)
