Kabupaten Pandeglang Darurat Infrastruktur: Jalan Nasional Rusak Parah, Kinerja Kepala BPJN Banten. Dipertanyakan
Kresna
Pandeglang,redaksione.com– Memasuki awal tahun 2026, kondisi infrastruktur jalan nasional yang melintasi wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten, semakin memprihatinkan. Pantauan Timsus investigasi GPS-Banten Arip RS di lapangan menunjukkan rute-rute vital yang menghubungkan Pandeglang dengan Labuan serta wilayah Banten Selatan dipenuhi lubang mengangah yang membahayakan keselamatan pengendara.
Wisata Lubang" di Jalur Protokol
Kondisi paling parah terlihat di sepanjang jalur Labuan, Menes, Cisata hingga pusat Kabupaten Pandeglang, serta jalur menuju Saketi dan sekitarnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Banten pada akhir 2025 hingga awal 2026 mempercepat kerusakan aspal yang memang sudah mengalami degradasi fungsi.
Beberapa titik lubang memiliki kedalaman bervariasi antara 10 hingga 20 sentimeter, menjadikannya jebakan maut, terutama bagi pengendara roda dua pada malam hari atau saat tergenang air hujan. Masyarakat setempat bahkan dengan nada sarkas menyebut kondisi ini sebagai "wisata lubang jalanan" akibat banyaknya titik kerusakan yang tak kunjung dipermanenkan perbaikannya.
Dampak Ekonomi dan Keselamatan
Rusaknya jalan nasional ini berdampak langsung pada mobilitas logistik dan ekonomi warga. Truk-truk pengangkut hasil bumi dan material bangunan harus memperlambat laju kendaraan secara ekstrem, yang memicu kemacetan panjang di titik-titik tertentu.
"Kami sangat terganggu. Selain waktu tempuh jadi dua kali lipat lebih lama, biaya perawatan kendaraan seperti ban dan shockbreaker juga membengkak," ujar Rohman (42), seorang sopir logistik yang rutin melintasi jalur Pandeglang-Labuan.
Data dari kepolisian setempat juga mencatat adanya kenaikan angka kecelakaan tunggal sepanjang kuartal terakhir tahun 2025, yang mayoritas disebabkan oleh pengendara yang mencoba menghindari lubang atau terperosok saat cuaca buruk.
Menagih Janji Pemerintah Pusat
Sebagai jalan nasional, kewenangan perbaikan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Meski beberapa kali dilakukan penambalan (patching), warga menilai langkah tersebut hanya solusi jangka pendek yang cepat rusak kembali.
Aktivis kemasyarakatan di Pandeglang mendesak agar di tahun anggaran 2026 ini, pemerintah melakukan rekontruksi atau betonisasi secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
"Pandeglang adalah gerbang menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Bagaimana pariwisata dan ekonomi mau maju kalau akses utamanya saja hancur seperti ini? Kami butuh aksi nyata di tahun 2026 ini, bukan sekadar janji perbaikan di atas kertas," tegas salah satu Pergerakan Aktivist.
"Harapan Masyarakat"
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat lebih proaktif melakukan koordinasi dan memberikan tekanan kepada pemerintah pusat agar percepatan perbaikan jalan nasional segera direalisasikan sebelum jatuhnya lebih banyak korban jiwa.
Hingga berita ini diturunkan, dinas terkait menyatakan akan segera melakukan peninjauan kembali dan mengupayakan koordinasi intensif dengan pihak kementerian untuk alokasi dana darurat perbaikan jalan. @red
