Pandeglang Bukan Tanpa Masalah, Tetapi Juga Bukan Tanpa Prestasi

Pandeglang — Berbagai dinamika dan kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, sementara pemerintah berkewajiban mendengar, menjawab, mengevaluasi, dan memperbaiki setiap kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di tengah munculnya berbagai narasi di ruang publik, masyarakat Pandeglang perlu mendapatkan informasi secara utuh dengan melihat data, fakta, capaian, sekaligus pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Pandeglang menunjukkan adanya upaya dan hasil dalam tata kelola pemerintahan maupun pembangunan.

Pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Pandeglang dinobatkan sebagai pemerintah daerah dengan kenaikan Indeks Inovasi Daerah (IID) tertinggi tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan pada Desember 2025 sebagai apresiasi terhadap peningkatan inovasi pemerintah daerah.

Di bidang keterbukaan informasi publik, Pandeglang juga mempertahankan predikat Badan Publik Informatif. Data dalam Laporan Kinerja Diskomsantik Kabupaten Pandeglang mencatat nilai keterbukaan informasi publik tahun 2025 mencapai 99,38, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada sektor digitalisasi pemerintahan, Pemkab Pandeglang terus mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, efektif, transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah juga telah menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE.

Sementara dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pandeglang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD dari BPK RI Perwakilan Banten. Pemerintah daerah sendiri menyatakan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan pengelolaan keuangan, optimalisasi PAD serta percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, Kabupaten Pandeglang juga memperoleh penghargaan atas kinerja komitmen dalam upaya peningkatan produksi padi mendukung pencapaian swasembada pangan Provinsi Banten Tahun 2025, dengan kontribusi pencapaian yang dilaporkan sebesar 33 persen.
Capaian lainnya datang dari sektor kepemimpinan pembangunan pertanian. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menerima penghargaan “The Best Agricultural Development Leadership” kategori Kepala Daerah Inspiratif pada Banten Achievement TangerangPos Awards 2025.

Memasuki 2026, agenda ketahanan pangan juga terus didorong. Pada Juli 2026, Pemkab Pandeglang mengikuti Gerakan Tanam Padi Serentak Nasional 50.000 hektare di Desa Sukalangu, Kecamatan Saketi, sebagai bagian dari upaya mempercepat masa tanam dan mendukung swasembada pangan.
Namun demikian, berbagai capaian tersebut bukan berarti Pandeglang sudah sempurna.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan PAD, kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat serta berbagai persoalan di tingkat desa dan kecamatan tetap membutuhkan perhatian dan pengawasan bersama.

Karena itu, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan. Tetapi kritik akan jauh lebih konstruktif apabila dibangun berdasarkan data, bukti dan solusi, bukan semata-mata berdasarkan narasi yang berkembang di media sosial.

Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk terbuka dan memperbaiki kekurangan.

Pandeglang tidak membutuhkan perdebatan yang hanya berhenti pada siapa yang salah dan siapa yang benar. Pandeglang membutuhkan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Mari menjadikan perbedaan pendapat sebagai energi untuk memperbaiki pemerintahan, bukan sebagai alasan untuk memecah masyarakat.
Kritik tetap berjalan.

Pengawasan tetap dilakukan. Transparansi harus diperkuat. Dan pembangunan harus terus dilanjutkan.
Pandeglang bukan tanpa masalah.

Tetapi Pandeglang juga bukan tanpa prestasi.
Yang terpenting adalah menilai dengan data, mengawal dengan kritis, dan membangun dengan kerja nyata.