Dapur MBG Di Pandeglang Dikuasi Politisi & Orang Dekat Pejabat, Juga Minim Serap Prodak BUMDes & UMKM Lokal, GPCP Akan Lakukan Aksi Unras

Redaksi-one.com Pandeglang, Banten | Marsuni, Ketua Gerakan Pemuda Cinta Pandeglang (GPCP) khawatir dengar kabar yang menyebut dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang dikuasai oleh anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, DPRD Provinsi Banten, Politisi, Mantan Tim Pemenangan dan Orang dekat Pejabat di Pemda Pandeglang.

"Tentunya ini cukup mengkhawatirkan, dan jelas akan menimbulkan konflik kepentingan serta eksklusi pelaku ekonomi lokal," jelas Marsuni, Selasa (08/01/2026).

Ia mengatakan secara normatif, program MBG dirancang sebagai intervensi gizi berbasis komunitas yang seharusnya mendorong partisipasi BUMDes, UMKM, koperasi, dan kelompok masyarakat desa.

"Ketika aktor politik lokal menjadi pelaksana langsung, terjadi deviasi fungsi yang mana dari pengawasan menjadi eksekusi. Ini bertentangan dengan prinsip separation of roles dalam tata kelola publik," tegasnya.

Ia menilai apabila ada dominasi elite politik semacam ini terhadap sumber daya publik seperti dapur MBG, berisiko menciptakan rent-seeking behavior, keputusan alokasi tidak lagi berbasis efisiensi atau keadilan, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok.

"Akibatnya dapat menghambat inklusi UMKM dan melemahkan efek ekonomi berganda, yang seharusnya dihasilkan oleh program MBG," pungkas Cuni.

Sebelumnya, santer terdengar kabar soal keterlibatan anggota DPRD Pandegalang, DPRD Provinsi, Politisi, Mantan Tim Pemenangan dan Orang dekat pejabat di Kabupaten Pandeglang dalam kepemilikan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG). Meski tak ada aturan yang melarang, tapi tetap tidak etis ada pengawas yang merangkap jadi eksekutor program.

Yang baru-baru ini di resmikan oleh Bupati Pandeglang, Di Kecamatan Bojong Milik Anggota DPRD Provinsi Banten, Di Kecamatan Jiput Milik Anggota DPRD Pandeglang, lebih kelihatan lagi di kecamatan Pagelaran dari mulai Ketua Komisi DPRD, Mantan Caleg DPRD Provinsi, Mantan Kades dan Mantan Tim Kemenangan pada pilkada mendirikan dapur MBG, bahkan bukan satu titik yang kami tahu lebih dari satu setiap politisi memiliki dapur MBG. Paparnya.

Padahal sering kita dengar Presiden Prabowo ingin program MBG menjadi bagian dari peningkatan ekonomi kerakyatan Desa bukan hanya menjadi program para elit partai dan pejabat.

Apalagi bahan penyedia bahan makanan rata-rata bukan dari UMKM lokal dan BUMDes, tapi dari pemasok yang sudah mendapat memo dari pejabat. 

Beberapa Kecamatan yang sudah kami lakukan tanya jawab dengan BUMDes dan UMKM lokal belum ada kerjasama dengan Dapur MBG untuk menjadi pemasok bahan baku, seperti di kecamatan Pagelaran, Cikedal, Cisata dan Labuan yang rata-rata sudah ada pemasok dari kalangan orang dekat politisi dan Pejabat.

Kami dari GPCP akan lakukan Aksi Unras, meminta Bupati Pandegalng dan Satgas MBG Kabupatan Pandeglang, agar Setiap Dapur MBG wajib kejasama Dengan BUMDes dan UMKM lokal di setiap Kecamatan dapur MBG berdiri, sesuai amanat Perpres nomor 115 tahun 2025.

Dan meminta agar memperivikasi ulang kelayakan semua dapur MBG di Pandeglang tanpa pandang bulu. Tutupnya. (Wan/Red)