*Lubang Tikus Honorer Siluman di Pandeglang, Persatuan Pemuda Tarbiyah Islamiyah Ancam Laporkan Oknum Bermasalah Ke BKN, Sebut Dunia Pendidikan Bobrok

Refaksi-one.com, Pandeglang, Banten | Pesta pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di berbagai kecamatan di Kabupaten Pandeglang hari ini ternoda oleh maraknya dugaan "honorer siluman" yang ikut dilantik. Padahal, nama-nama mereka sebelumnya telah dilaporkan ke sejumlah instansi terkait sebagai tenaga honorer bermasalah dan tidak prosedural, Pandeglang, 23 Desember 2025.

Ketua Umum Pemuda Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Pandeglang, Burhanudin, secara tegas menyebut fenomena ini sebagai bukti kebobrokan dunia pendidikan di daerahnya. Ia mengancam akan melaporkan langsung oknum-oknum yang dianggap bermasalah tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah.

"Pelantikan hari ini justru membongkar borok yang selama ini tertutup. Ternyata dunia pendidikan di Kabupaten Pandeglang masih sangat bobrok," tegas Burhanudin dengan nada keras, Selasa (23/12/2024).

Laporan Diabaikan, "Siluman" Tetap Dilantik Ironi bermula dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh DPC Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang. Laporan tersebut memuat daftar nama sejumlah honorer yang diduga bermasalah, baik dari segi administrasi, prosedur rekrutmen, maupun kejelasan status.

Namun, laporan itu seperti dianggap angin lalu. Faktanya, pada pelantikan massal hari ini, banyak dari nama yang tercantum dalam daftar laporan AMIRA justru tampak mengikuti sumpah jabatan sebagai PPPK Paruh Waktu.

"Kami sudah laporkan, tetapi tidak diindahkan. Yang menggelikan, mereka yang kami laporkan justru hari ini ikut dilantik. Ini pertanda apa? Ada apa dengan instansi terkait?" tanya Burhanudin retoris.

"Honorer Siluman" Ancaman bagi Generasi, Burhanudin tidak hanya menyoroti pelanggaran administratif. Ia melangkah lebih jauh dengan menyoroti dampak fatal dari praktik ini terhadap masa depan pendidikan.

"Terlebih nanti tenaga pengajarnya pun banyak disusupi orang-orang tidak jelas asal-usulnya. Ini akan sangat pital (berbahaya, red.) bagi anak-anak generasi bangsa kalau tenaga pendidiknya saja serampangan seperti ini," paparnya.

Istilah "honorer siluman" yang ia gulirkan merujuk pada tenaga honorer yang diduga masuk melalui jalur tidak semestinya, memiliki dokumen yang dipertanyakan, atau tidak memenuhi syarat kompetensi minimal namun mampu bertahan bahkan justru dilantik.

Ancaman Aksi ke BKN, Tak hanya berhenti pada kritik, Burhanudin menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah hukum dan administratif yang lebih berat.

"Jika pemerintah daerah tutup mata, kami siap membawa kasus ini ke tingkat nasional. Semua nama yang bermasalah akan kami laporkan secara resmi ke BKN untuk dilakukan pemeriksaan integritas dan keabsahan dokumennya," ancamnya.

Ancaman ini merupakan bentuk tekanan kepada Pemkab Pandeglang untuk segera melakukan audit internal danpembersihan terhadap proses rekrutmen PPPK Paruh Waktu. Jika tidak, skandal "honorer siluman" ini berpotensi menjadi bom waktu yang merusak kredibilitas pendidikan dan birokrasi di Pandeglang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun instansi teknis terkait seperti Dinas Pendidikan belum memberikan pernyataan resmi menanggapi tuduhan keras dan ancaman pelaporan ini. (Han/Red)