HMPKP Banten Minta Diskoperindag Pandeglang Buka Transparansi Anggaran dan Informasi Pelatihan UMKM
Entis Tayo PANDEGLANG, 21 Oktober 2026 — Himpunan Mahasiswa Peduli Kebijakan Publik (HMPKP) Provinsi Banten menyoroti pelaksanaan kegiatan Pelatihan Manajemen SDM, Pemasaran, dan Bisnis Digital Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pandeglang.
HMPKP Banten menilai program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut perlu dievaluasi dari sisi keterbukaan publik, keterbukaan anggaran, serta pemerataan akses informasi bagi masyarakat luas.
Langkah ini diambil menyusul maraknya masukan dan aduan dari para pelaku usaha lokal di Kabupaten Pandeglang yang mengaku tidak menerima informasi terkait mekanisme pendaftaran maupun pelaksanaan pelatihan tersebut.
Ketua HMPKP Provinsi Banten, Ilham Mutakhir, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan keadilan akses dalam setiap program pemerintah yang didanai oleh uang rakyat.
"Program pelatihan ini menggunakan anggaran publik, sehingga masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengetahui dan mengasesnya. Sangat disayangkan apabila kegiatan pemberdayaan sestrategis ini terkesan tertutup. Jangan sampai program publik bergeser menjadi agenda seremonial belaka tanpa transparansi yang jelas," ujar Ilham Mutakhir.
Poin Evaluasi dan Tuntutan HMPKP Banten
Atas kondisi tersebut, HMPKP Banten menyampaikan 3 poin evaluasi utama kepada Diskoperindag Kabupaten Pandeglang:
Transparansi Pengelolaan Anggara
Mendesak Diskoperindag Pandeglang untuk secara terbuka menyampaikan alokasi anggaran kegiatan pelatihan kepada publik, sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Pemerataan Akses Informasi (Open Call)
Mendorong agar proses rekrutmen dan pendaftaran pelatihan di masa mendatang diumumkan secara terbuka melalui media sosial resmi, situs web pemerintah, hingga jangkauan kecamatan/desa, agar tidak terkesan tebang pilih.
Evaluasi Dampak dan Keberlanjutan Program
Menuntut adanya kriteria indikator keberhasilan (output/outcome) yang jelas pascapelatihan, sehingga program tidak berhenti pada pemenuhan laporan pertanggungjawaban (LPJ) administrasi semata.
Pernyataan Penutup
HMPKP Banten akan terus memantau dan mengawal respons dari Diskoperindag Kabupaten Pandeglang terkait keterbukaan informasi dan akuntabilitas anggaran program ini.
"Kami akan mengawal isu ini hingga ada kejelasan terkait keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas anggaran dari pihak dinas terkait," tegas Ilham Mutakhir.
