Kades Kerta Rahayu Akui Progam PTSL Didesanya Sesuai SKB 3 Menteri.

Redaksi-one.com
 Pandeglang-Banten / Program PTSL di  desa Kerta rahayu Kecamatan Banjar Sari Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sesuai aturan BPN, dan sk tiga mentri. Kepala desa Kerta rahayu  bantah  dugan pemberitan ada nya pungli.

Setelah di konfirmasi oleh jurnalis , kepala desa kertarahayu serta ketua panitia , PTSL yang di sebut yuridi menjelas kan  penerima PTSL, bahwa di desa Kerta rahayu tidak pernah ada pungutan liar terkecuali sk tiga menteri.

Hasil ukur pada tahun 2020, dari BPN bahwa desa Kerta rahayu sebanyak 536 buku,
Dan peta lokasi atau pelok, di desa Kerta rahayu dari jumlah ke seluruhan di usulkan ke bpn 600 buku, hanya kondisi tanah mencapai 536 buku saja.
 
Menurut kepala desa Kerta rahayu toha haerudin purba menyampaikan dengan tegas dan lantang  bahwa kepala desa dan yuridis tidak pernah mengintruksikan untuk adanya pungutan  kepada siapa pun juga, 

Terkecualai dengan sk tiga mentri bahwa untuk administrasi di kenakan biaya  sebesar rp, 150,000 rupiah, per satu buku, tidak lebih dari itu, itupun   ada yang bayar separoh ada pula yang lunas , mengingat kondisi keadaan masrakat yang sedang kurang mampu. Jadi di sesuaikan saja.

Menurut keterangan  dari salah satu media bahwa kepala desa kertarahyu,  dan panitia atau  yang di sebut yuridis, di tuduh memungut biaya perbuku rp, 300, 000, dan  ada juga rp. 600.000, itu tuduhan  tidak benar adanya, atau  salah persepsi dan salah impormasi, tehniknya bahwa perbuku dikenakan rp.150.000 ribu, kalau dua buku rp.300 000 ribu, dan perorangnya ada yang  tiga buku, ada juga yang empat buku ,  dan ada  juga yang dua  buku , jadi kalau empat buku rp. 600.000,ribu, 

Hitungan nya bukan per orang tapi perbuku atau per satu  sertipikat PTSL.sangat di sayangkan  kalau keterangan dari media lain bahwa  tidak sesuai dengan hasil musawarah.  maka saya tidak terima dengan tuduhan atau pungutan terhadap masyarakat terkait ptsl, 

Dan di tambahkan pula oleh salah satu masarakat yang menerima  sertifikat  pebri menyampaikan."  Bahwa PTSL di desa Kerta rahayu kami tidak pernah ada intruksi dari yuridis atau panitia dan kepala desa di minta lebih dari rp.150,000 rebu , per satu buku, jadi saya selaku warga masyarakat tidak terima adanya tuduhan dari seseorang media yang mana telah memfitnah kepala desa kami  dan panitia pelaksana kegiatan ptsl di desa Kerta rahayu.

Dan saya siap di jadikan saksi di penegak hukum bahwa saya selaku warga masyarakat desa Kerta Rahayu, terkait PTSL. 

Karena pada waktu musyawarah dengan masyarakat pada tahun 2020 .kami di minta administrasi oleh panitia hanya sesuai sk tiga mentri, perbuku di kenakan rp.150.000 ribu, kalau saja ada yang menyatakan luar dari itu maka di sebut hoax , atau fitnah belaka, dan bila ada masyarakat yang mau ngasih karena kesadaran diri kepada pihak satgas atau desa itu hak mereka tegasnya.

Dan di tambah kan pula oleh ketua umum paguyuban." Bahwa jurnalis harus sesuai undang undang no 40 tahun 1999, jurnalis harus punya rasa kode etik, dan jurnalis harus sesuai undang undang bahwa jurnalis berdasarkan impormasi , konfirmasi, dan publikasi, jangan sampe wartawan di somasi, dan harus berdasar, fakta yang akurat, jangan sepihak harus belen , dan di bertanggung jawabkan dari pemberitaan tersebut, pungkasnya.

Yanti