Besaran Tunjangan Perumahan dan Perjalanan Dinas DPRD Pandeglang Dipandang Lukai Hati Rakyat Penikmat Jalan Berlubang, AMIRA Minta Penerapan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022

Redaksi-one.com, Pandeglang, Banten | Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Pandeglang mengkritisi besarnya anggaran perjalanan dinas dan Tunjangan Perumahan bagi 50 anggota DPRD Pandeglang yang mencapai Rp 56 miliar, dibandingkan dengan anggaran untuk perbaikan Insfratuktur pada tahun 2026 yang kurang dari 15 % ini jelas tidak adil.

“Anggaran untuk perjalanan dinas dan Tunjangan Perumahan legislator tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak, yang kami baca sesuai undang-undang HKPD anggaran untuk insfratuktur itu harus 40%, kenyataan di Pandeglang hanya 15% kurang, jelas DPRD dan Pemda Tidak adil dan anak tirikan Rakyat” kata Rohikmat, Ketua DPC AMIRA Pandeglang, Selasa (10/11/2026).

Padahal Pandeglang, kata dia masih ada 196,405 kilometer jalan rusak yang perlu segera diperbaiki. Sementara, jalan dalam kondisi baik dan sedang hanya mencapai 492,313 kilometer.

“Contohnya, Jalan daerah Pandeglang selatan, dan Wilayah kecamatan Patia, dan beberapa jalan daerah lainnya penuh dengan lubang. Belum lagi jalan desa dan jalan di wilayah cikeusik yang tidak mendapatkan perhatian serius, yang paling miris jalan dari Bojong canar ke menuju pusat pemerintahan kecamatan Cikedal sangat hancur parah ini jelas tidak adil” ungkapnya.

Menurut Rohikmat, pemerintah daerah sering beralasan kekurangan anggaran ketika masyarakat mengeluhkan jalan rusak, meskipun masyarakat telah berinisiatif memperbaiki jalan secara swadaya.

“Ketika Ketika Masyarakat mengeluhkan Jalan yang rusak, para wakil rakyat justru menggunakan puluhan miliar untuk perjalanan dinas yang belum tentu memberikan dampak nyata bagi Pandeglang, apalagi untuk tunjangan Rumah anggota DPRD Pandeglang yang mencapai 20 juta lebih perbulan, ini sangat tidak manusiawi di saat masyarakat mengeluhkan Insfratuktur yang hancur” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan transparansi dan manfaat dari perjalanan dinas tersebut, dan berharap agar peruntukan anggaran itu diawasi secara ketat.

“Kalau perjalanan dinas itu membawa manfaat nyata dan terasa langsung oleh masyarakat, tentu akan lebih diterima. Tapi ini tidak jelas, dan rasanya sulit berharap para wakil rakyat merelakan anggaran itu untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” tambahnya.

Ditempat aksi Unras, Suandi, Korlap Aksi menyanpaikan bahwa menurut informasi tahun ini alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di kabupaten Pandeglang mengalami penurunan signifikan.

“Tahun ini, anggaran untuk insfratuktur kurang dari 15%, yang seharusnya 40%, ini jelas DPRD dan PEMDA Anak tirikan Rakyat Pandeglang, Pejabatnya jalan-jalan dan mendapatkan tunjangan rumah seperti di Pondok Indah, Rakyatnya Menikmati Jalan Ancur” ujarnya.

Bukan hanya masalah Besarnya anggaran Perjalanan dinas DPRD Pandeglang, kami juga menyoal besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Pandeglang yang mencapai 12.7 miliar pada tahun 2026 ini, kalau dihitung setiap anggota DPRD Pandeglang mendapatkan 20 juta lebih perbulan, yang tidak sebanding dengan jalan di Pandeglang yang hancur parah, di Kota Cilegon saja Tunjangan Rumah Anggota DPRD hanya 14 juta perbulan, sungguh aneh Pandeglang. Sambungnya.

Masih kata Suandi, kami dari DPC AMIRA akan lakukan aksi unras Jilid 2 dan Jilid-jilid berikutnya agar pemerintah memangkas dana Perjalanan Dinas dan Tunjangan Perumahan DPRD Pandeglang dan menambah anggaran perbaikan jalan di Pandeglang, sesuai Dengan UU HKPD Tahun 2022.

Lanjut Rohikmat, Pada Aksi Unras Jilid Satu ini, kami DPC AMIRA Pandeglang menyampaikan empat Tuntutan.

1. Pangkas Anggaran Perumahan dan Perjalanan Dinas DPRD Pandeglang yang kami anggap tidak penting, Alihkan ke Anggaran Perbaikan Insfratuktur.

2. Pangkas Anggaran Rumah Tangga Pemda Pandeglang Alihkan ke Anggaran Perbaikan Insfratuktur.

3. Terapkan dan Realisasikan 40% dana untuk Insfratuktur sesuai dengan amanat UU HKPD nomor 1 tahun 2022.

4. Periksa Dugaan Manipulasi Perjalanan Dinas Anggota DPRD Pandeglang Tahun 2025.

Insya Allah Minggu depan kamu akan lakukan aksi Unras kembali dengan tuntutan yang sama, agar Rakyat Pandeglang tidak di Anak Tirikan Oleh DPRD dan Pemda Pandeglang. (Red)