Pejabat Tersangka Kasus Lakalantas Dilantik, IMM Pandeglang Soroti Etika dan Empati Pemkab
Admin
Redaksi-one I Pandeglang – Pelantikan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas fatal menuai sorotan. Kritikan tajam datang dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Pandeglang yang menilai kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
Ketua PC IMM Pandeglang, Anggi, menyatakan bahwa meskipun semua pihak harus menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagai prinsip hukum yang fundamental, jabatan publik memiliki beban tanggung jawab yang lebih luas dari sekadar pemenuhan aspek legalitas formal.
"Jabatan publik tidak hanya dituntut memenuhi aspek legalitas, melainkan juga aspek etika, kepatutan, dan sensitivitas terhadap rasa keadilan masyarakat," ujar Anggi dalam keterangannya, [Selasa /2/ 2026].
Anggi menilai, pelantikan pejabat yang tengah tersandung kasus hukum hingga mengakibatkan hilangnya nyawa manusia berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen Pemkab Pandeglang dalam menjaga integritas birokrasi.
Sebagai organisasi kemahasiswaan yang mengawal tata kelola pemerintahan, PC IMM Pandeglang memandang Pemkab seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang sensitif.
Kebijakan publik dinilai tidak boleh hanya bersandar pada aturan administratif, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan psikologis, terutama bagi keluarga korban yang ditinggalkan.
"Pemerintah daerah seharusnya mampu menunjukkan empati dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan kontroversi publik. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dibangun bukan hanya melalui kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga melalui keteladanan moral para penyelenggara negara," tegas Anggi.
Menutup pernyataannya, mewakili PC IMM Pandeglang, Anggi mendorong pihak Pemkab Pandeglang untuk segera memberikan klarifikasi dan penjelasan yang transparan mengenai dasar pertimbangan di balik pelantikan tersebut.
Ia berharap etika publik ke depan dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan di Kabupaten Pandeglang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak wartawan masih berusaha menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta juru bicara Pemkab Pandeglang untuk mendapatkan ruang konfirmasi dan tanggapan resmi terkait sorotan yang disampaikan oleh PC IMM Pandeglang. (Red)
