Ramainya Sorotan terhadap SPPG Cigondang Labuan, Aktivis Pandeglang Desak Evaluasi Kinerja Kepala SPPG
Admin Redaksi-one 
Redaksi-one I Pandeglang – Keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cigondang Labuan dengan ID L64067BR yang berada di bawah naungan Yayasan Apimsa Bhakti Bangsa kembali menjadi sorotan publik. Sejak mulai beroperasi, berbagai pemberitaan terkait dapur tersebut seolah tidak pernah berhenti menghiasi ruang publik.
Sejumlah persoalan yang mencuat dalam berbagai pemberitaan di antaranya menyangkut kualitas menu yang disajikan, standarisasi fasilitas dapur, hingga kondisi lingkungan di sekitar bangunan dapur. Dinamika tersebut memunculkan berbagai tanggapan dan perhatian dari sejumlah pihak.
Aktivis Pandeglang, Panji Nugraha, menilai berbagai persoalan yang muncul di lingkungan dapur SPPG tidak dapat dilepaskan dari tugas, fungsi, serta tanggung jawab Kepala SPPG (Ka SPPG) atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditugaskan pada unit tersebut.
Menurutnya, dalam sistem pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala SPPG memiliki peran sentral dalam memastikan seluruh aspek penyelenggaraan berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas makanan, sarana dan prasarana, hingga tata kelola operasional dan komunikasi dengan masyarakat.
"Persoalan yang terus bermunculan terkait SPPG tentunya tidak jauh dari tugas dan fungsi Kepala SPPG. Karena itu, publik berhak mengetahui bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menjawab berbagai kritik dan persoalan yang berkembang," ujar Panji, Senin (15/6/2026).
Ia menilai, di tengah derasnya pemberitaan yang berkembang, seharusnya Kepala SPPG tampil memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas.
"Minimal Kepala SPPG harus hadir dan memberikan klarifikasi kepada publik. Jangan sampai berbagai isu yang berkembang dibiarkan tanpa penjelasan sehingga menimbulkan persepsi negatif yang semakin meluas. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral maupun profesional," tegasnya.
Panji juga mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas Kepala SPPG dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban, mengingat berbagai persoalan yang terjadi seolah terus berulang dan menjadi perhatian masyarakat.
"Publik tentu mempertanyakan sejauh mana kapasitas dan kapabilitas Kepala SPPG dalam mengelola dapur tersebut. Karena yang menjadi perhatian bukan hanya kualitas makanan, tetapi juga bagaimana pengawasan, koordinasi, serta kemampuan manajerial dalam memastikan seluruh standar dapat dipenuhi," katanya.
Lebih lanjut, ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Kepala SPPG Cigondang Labuan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
"Kami meminta BGN agar melakukan evaluasi terhadap pihak Kepala SPPG. Evaluasi ini penting sebagai bentuk penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga," ungkap Panji.
Menurutnya, program strategis nasional seperti MBG membutuhkan pengelolaan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap setiap kritik maupun masukan dari masyarakat. Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara terbuka dan tidak berlarut-larut menjadi polemik berkepanjangan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi maupun klarifikasi terbuka dari pihak Kepala SPPG Cigondang Labuan terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut. ( Red )
