“Di Balik Kotak Suara” Dibedah di H.B. Jassin, Sastra Mengungkap Wajah Demokrasi Indonesia
Entis Tayo 
JAKARTA — Novel Di Balik Kotak Suara karya Badrul Munir dibedah dalam Diskusi Publik dan Launching Novel bertajuk “Demokrasi dalam Sastra, Sastra dalam Demokrasi: Narasi, Imajinasi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”, Sabtu (12/9/2026).
Kegiatan yang digelar Komunitas BaleBuku bersama Yayasan Bill Qistee Indonesia tersebut berlangsung di Aula H.B. Jassin, Gedung Ali Sadikin Lantai 4, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.
Forum ini mempertemukan akademisi, mahasiswa, pegiat literasi, penyelenggara pemilu, aktivis demokrasi, penulis, jurnalis, serta masyarakat umum untuk membahas hubungan antara sastra dan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Novel Di Balik Kotak Suara mengangkat kisah seorang pengawas pemilu dalam menjaga integritas di tengah dinamika demokrasi. Selain menggambarkan persoalan pengawasan, novel tersebut juga menghadirkan sisi manusiawi melalui cerita tentang pengabdian, persahabatan, cinta, pergulatan hati nurani, hingga tekanan dalam menjalankan tugas.
Dalam diskusi, karya tersebut tidak hanya dipandang sebagai sebuah novel, tetapi juga sebagai ruang refleksi mengenai bagaimana demokrasi dijalani oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Penulis Di Balik Kotak Suara, Badrul Munir, menyampaikan pandangannya mengenai literasi sebagai salah satu cara untuk merawat demokrasi. Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Dr. H. Puadi, S.Pd., M.M., membahas demokrasi, integritas, dan pengawasan pemilu.
Pembahasan juga menghadirkan Nadia Hastarini yang mengulas posisi pembaca dalam memaknai demokrasi. Lucia Priandarini membahas proses kreatif dan isu sosial dalam sastra, sedangkan Dr. Rahmat Hidayatullah, S.S., M.A., memberikan perspektif akademik mengenai sastra, budaya, dan demokrasi.
Diskusi berlangsung interaktif dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan pengalaman manusia.
Para peserta juga menyoroti bahwa pendidikan demokrasi tidak selalu harus hadir melalui regulasi maupun buku teks. Cerita dan karya sastra dapat menjadi salah satu medium untuk mengajak masyarakat memahami demokrasi melalui pengalaman, konflik, pilihan, serta pergulatan manusia di dalamnya.
Badrul Munir menekankan bahwa sastra tidak selalu harus hadir untuk menjelaskan ataupun menghakimi. Menurutnya, sastra dapat cukup bercerita dan memberikan ruang kepada pembaca untuk menemukan makna dari cerita tersebut.
Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap tercipta ruang dialog yang lebih luas antara sastra dan demokrasi, sekaligus mendorong apresiasi terhadap karya sastra sebagai salah satu media pendidikan demokrasi.
“Sebab demokrasi tidak hanya dimenangkan, tetapi juga dijaga.” tutupnya.**
