Dugaan Menu MBG Tak Layak Konsumsi di SMPN 1 Saketi, Kapasitas dan Kapabilitas KSPPG Dipertanyakan

Dugaan Menu MBG Tak Layak Konsumsi di SMPN 1 Saketi, Kapasitas dan Kapabilitas KSPPG Dipertanyakan

PANDEGLANG – Mencuatnya informasi dugaan telur puyuh busuk dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 1 Saketi, Kabupaten Pandeglang, bukan sekadar persoalan kualitas makanan. Peristiwa yang ramai diperbincangkan di berbagai grup media sosial tersebut juga memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan kemampuan manajerial Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

‎

‎Informasi yang pertama kali diberitakan oleh media Suararakyat21.com itu menyebutkan adanya dugaan telur puyuh dalam kondisi tidak layak konsumsi, namun tetap disalurkan sebagai bagian dari menu MBG kepada siswa. Selain itu, menu saus ekstra hot juga menjadi perhatian dan dipertanyakan kelayakannya untuk dikonsumsi oleh kalangan pelajar.

‎

‎Kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius, khususnya bagi KSPPG Saketi Kadudampit 1 yang dikelola Yayasan Intishar Bersama Gigih.

‎

‎Sebab, dalam operasional dapur SPPG, fungsi pengawasan tidak boleh hanya dipahami sebagai kegiatan memantau aktivitas dapur secara formalitas. Dibutuhkan kapasitas, kapabilitas, ketelitian, serta kemampuan mengambil keputusan untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar yang telah ditentukan.

‎

‎

‎Munculnya dugaan makanan tidak layak konsumsi yang kemudian menjadi perhatian publik menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana KSPPG menjalankan fungsi pengawasan terhadap kualitas bahan baku dan makanan yang akan didistribusikan?

‎

‎Apakah pemeriksaan kualitas makanan sebelum didistribusikan sudah berjalan maksimal? Bagaimana mekanisme pengendalian mutu diterapkan? Dan siapa yang memastikan bahwa setiap komponen menu benar-benar aman dikonsumsi oleh para siswa?

‎

‎KSPPG bukan sekadar posisi struktural yang bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas dapur. Jabatan tersebut membutuhkan kemampuan mengelola operasional, mengoordinasikan personel, memahami prosedur keamanan pangan, serta memastikan setiap tahapan pelayanan berjalan dengan pengawasan yang efektif.

‎

‎Jika ditemukan makanan yang diduga tidak layak konsumsi sampai kepada penerima manfaat, maka mekanisme pengawasan perlu diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai fungsi pengawasan hanya berjalan di atas kertas, sementara persoalan mendasar dalam kualitas makanan justru luput dari perhatian.

‎

‎

‎Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyangkut pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Karena itu, keberhasilan dapur SPPG tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak porsi makanan yang berhasil diproduksi dan didistribusikan setiap hari.

‎

‎Lebih penting dari itu adalah memastikan makanan yang sampai kepada siswa memenuhi standar keamanan, kebersihan, kualitas, dan kelayakan konsumsi.

‎

‎KSPPG bersama seluruh unsur pengelola dapur harus mampu memastikan adanya pengawasan berlapis, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pemeriksaan hasil masakan, hingga proses distribusi.

‎

‎Apabila terdapat bahan makanan yang menunjukkan indikasi kerusakan atau tidak memenuhi standar, seharusnya ada keberanian dan ketegasan untuk menghentikan penggunaannya, bukan justru membiarkan makanan tersebut tetap masuk dalam rantai distribusi.

‎

‎

‎Atas persoalan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG, serta instansi terkait diharapkan tidak hanya melihat persoalan ini sebagai keluhan masyarakat biasa.

‎

‎Perlu dilakukan pemeriksaan langsung terhadap operasional SPPG Saketi Kadudampit 1, termasuk mengevaluasi kapasitas dan kapabilitas KSPPG dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu makanan.

‎

‎Evaluasi juga perlu menyentuh kompetensi personel, pembagian tanggung jawab, mekanisme pemeriksaan bahan pangan, serta sistem pengambilan keputusan apabila ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar.

‎

‎Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada tindakan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

‎

‎Jangan sampai posisi dan kewenangan dalam struktur pengelolaan SPPG hanya menjadi jabatan administratif tanpa diimbangi kemampuan dan tanggung jawab yang sepadan.

‎

‎Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Publik hanya menginginkan agar makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi.

‎

‎Sebab, ketika program pemerintah menyangkut kesehatan dan keselamatan peserta didik, maka pengawasan tidak boleh setengah-setengah. Kualitas kepemimpinan dan kemampuan KSPPG dalam menjalankan tugasnya harus tercermin dari kualitas pelayanan yang diterima para siswa.

‎

‎Jangan sampai program bergizi justru menyisakan persoalan akibat lemahnya pengendalian dan pengawasan di tingkat dapur.

[red]