Jangan Lengah! Tujuh Sekolah Penerima Revitalisasi di Angsana Perlu Pemeriksaan Menyeluruh
Admin Redaksi-one 
PANDEGLANG, BANTEN | Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, yang menyasar tujuh sekolah dasar, dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun lembaga pengawasan. Ketujuh sekolah tersebut patut masuk dalam daftar prioritas pengawasan dan pemeriksaan guna memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai aturan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Adapun tujuh sekolah penerima program revitalisasi tersebut yakni SDN Angsana 2, SDN Karangsari 1, SDN Karangsari 2, SDN Kramatmanik 2, SDN Padamulya 2, SDN Cikayas 1, dan SDN Padaherang 3.
Besarnya perhatian terhadap program ini tidak terlepas dari pentingnya memastikan anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor pendidikan benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Jangan sampai program yang seharusnya menjadi sarana peningkatan mutu fasilitas pendidikan justru hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara administratif.
Pengawasan terhadap tujuh sekolah tersebut seharusnya tidak dilakukan secara biasa-biasa saja. Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang perlu memastikan setiap pekerjaan memiliki kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta kualitas material yang digunakan.
Tidak cukup hanya menerima laporan progres atau dokumentasi pekerjaan. Pemeriksaan langsung ke lokasi menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi faktual pembangunan, termasuk memastikan kualitas konstruksi dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan ketentuan program revitalisasi.
Di sisi lain, Inspektorat Kabupaten Pandeglang juga diharapkan mengambil peran lebih aktif melalui fungsi pengawasan internal. Apabila terdapat informasi maupun indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan penelusuran dan pemeriksaan secara objektif serta profesional.
Hal yang juga perlu diperhatikan adalah mekanisme pelaksanaan program. Apabila pekerjaan menggunakan pola swakelola, maka seluruh prinsip dan ketentuan swakelola harus benar-benar diterapkan. Jangan sampai pelaksanaannya hanya mencantumkan nama swakelola, sementara praktik di lapangan justru memberikan kendali pekerjaan kepada pihak lain yang tidak sesuai ketentuan.
Keterlibatan masyarakat dan unsur pelaksana yang berhak juga harus mendapatkan perhatian. Transparansi bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran pendidikan.
JANGAN TUNGGU ADA KERUSAKAN BARU BERTINDAK
Persoalan kualitas bangunan sekolah bukan perkara sepele. Hasil pekerjaan yang tidak memenuhi standar berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, bahkan dapat membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik yang setiap hari menggunakan fasilitas tersebut.
Karena itu, pengawasan harus dilakukan sejak awal hingga pekerjaan dinyatakan selesai. Pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika proyek dimulai dan kemudian mengabaikan kualitas hasil akhirnya.
Tujuh sekolah di Kecamatan Angsana tersebut layak mendapatkan pemeriksaan prioritas, baik dari sisi administrasi, teknis konstruksi, penggunaan material, maupun pertanggungjawaban anggarannya.
Apabila seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, pemeriksaan justru menjadi bentuk pembuktian bahwa program berjalan dengan baik. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka harus ada langkah korektif dan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.
Publik tentu berharap program revitalisasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan, bukan menjadi ruang bagi kepentingan segelintir pihak.
Anggaran pendidikan adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai bangunan sekolah hanya terlihat bagus dari luar, tetapi kualitas dan proses pembangunannya luput dari pengawasan. [Red]
