GPM DPC Pandeglang Menolak Wacana Relokasi Badak Jawa, Anji Irawan: Jangan Sampai Menghilangkan Identitas dan Sejarah Ujung Kulon
Admin Redaksi-one 
PANDEGLANG I Wacana pemindahan atau relokasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, ke kawasan konservasi lain menuai tanggapan dari Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) DPC Pandeglang.
Melalui Sekretaris GPM DPC Pandeglang, Anji Irawan, SH. organisasi tersebut menyampaikan sikap menolak terhadap rencana relokasi badak Jawa, terlebih apabila kebijakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap potensi bencana alam seperti erupsi Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami.
Menurut Anji, upaya perlindungan terhadap badak Jawa merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian bersama. Namun, setiap kebijakan konservasi juga harus mempertimbangkan aspek ekologis, historis, serta keberlangsungan kehidupan satwa tersebut di habitat alaminya.
"Kami memahami bahwa pemerintah memiliki pertimbangan dalam menjaga kelestarian badak Jawa dari berbagai ancaman. Namun, kami kurang sependapat apabila relokasi menjadi pilihan yang dianggap paling tepat tanpa kajian yang benar-benar komprehensif. Ujung Kulon merupakan habitat alami badak Jawa yang telah menjadi bagian dari ekosistem dan sejarah panjang kawasan ini," ungkap Anji.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman relokasi badak sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi serius. Terlebih, publik mengetahui adanya kejadian kematian badak bernama Musofa setelah proses translokasi ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di kawasan Ujung Kulon pada November 2025.
Menurutnya, peristiwa tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa proses pemindahan badak bukanlah perkara sederhana. Ada risiko dan konsekuensi yang harus diperhitungkan secara matang, termasuk kondisi adaptasi, kesehatan satwa, serta kesesuaian habitat tujuan.
"Jangan sampai kita mengulangi persoalan yang sama. Ketika sebelumnya ada badak yang meninggal setelah direlokasi, kini justru muncul kembali wacana pemindahan badak Jawa ke kawasan lain. Ini harus dijawab dengan kajian ilmiah yang terbuka, bukan sekadar pertimbangan yang bersifat antisipatif," tegasnya.
Anji juga menilai bahwa ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau maupun potensi tsunami tidak seharusnya secara otomatis dijadikan alasan untuk memindahkan badak Jawa dari habitat aslinya. Menurutnya, pendekatan mitigasi bencana dan penguatan perlindungan kawasan konservasi perlu terlebih dahulu dimaksimalkan.
"Kita tidak boleh menutup mata terhadap potensi bencana. Tetapi jangan sampai kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi justru membuat kita mengambil keputusan besar yang berdampak terhadap keberlangsungan satwa langka ini. Kehidupan badak Jawa di Ujung Kulon adalah kehidupan yang secara alami telah terbentuk dalam ekosistemnya," ujarnya.
Lebih jauh, Anji menyampaikan bahwa keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon bukan hanya persoalan konservasi satwa, melainkan juga memiliki nilai sejarah, identitas, dan kearifan lokal yang melekat pada masyarakat Pandeglang.
Baginya, badak Jawa merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki nilai penting bagi daerah. Keberadaannya telah menjadikan Ujung Kulon dikenal sebagai benteng terakhir pelestarian badak Jawa di dunia. Oleh karena itu, apabila muncul gagasan untuk memindahkannya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka seluruh pertimbangan, tujuan, risiko, dan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.
Ia bahkan mengaku memiliki sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab secara transparan oleh para pemangku kebijakan.
"Kami tentu tidak ingin berprasangka buruk atau menuduh pihak mana pun. Namun, sebagai bagian dari masyarakat Pandeglang, kami juga memiliki kekhawatiran apabila ada aspek-aspek lain yang belum sepenuhnya diketahui publik di balik wacana ini. Jangan sampai kebijakan yang dibungkus atas nama konservasi justru menimbulkan konsekuensi yang lebih besar, termasuk berkurangnya keberadaan badak Jawa di habitat historisnya," kata Anji.
Ia menegaskan, kekhawatiran tersebut bukanlah tuduhan, melainkan bentuk kewaspadaan publik agar setiap kebijakan yang menyangkut aset ekologis dan sejarah daerah benar-benar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anji juga mempertanyakan bagaimana arah kebijakan konservasi ke depan, terlebih apabila anggaran konservasi yang disebut mencapai Rp111 miliar telah dialokasikan untuk mendukung perlindungan badak Jawa. Menurutnya, publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai prioritas penggunaan anggaran, penguatan habitat asli, serta alasan ilmiah yang mendasari munculnya kembali gagasan relokasi.
"Kalau memang tujuan utamanya menyelamatkan badak Jawa, maka penguatan habitat di Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana anggaran konservasi digunakan, apa targetnya, dan mengapa relokasi kemudian menjadi salah satu opsi yang kembali diwacanakan," tambahnya.
Atas dasar itu, GPM DPC Pandeglang berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kajian independen yang melibatkan ahli konservasi, akademisi, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan daerah harus menjadi landasan utama sebelum kebijakan relokasi benar-benar dijalankan.
"Jangan sampai suatu saat nanti kita hanya mewariskan cerita bahwa badak Jawa pernah hidup di Ujung Kulon. Kami ingin generasi mendatang masih bisa mengenal dan menyaksikan keberadaan satwa kebanggaan ini di habitat alaminya. Menyelamatkan badak Jawa bukan berarti harus menjauhkan mereka dari rumahnya, tetapi bagaimana memastikan rumah mereka tetap aman dan lestari," tutup Anji Irawan.
GPM DPC Pandeglang menegaskan bahwa sikap ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, perlindungan kekayaan hayati, serta tanggung jawab moral untuk menjaga warisan alam Ujung Kulon agar tetap menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Pandeglang.[red]
