PPD HMI DUKUNG KEBIJAKAN BAHLIL TERKAIT PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN DI BANTEN UJUNG KULON
PANDEGLANG –Syahri Faujan R Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan yang lebih terarah dan memiliki kepastian hukum. Kebijakan ini juga perlu dilihat sebagai peluang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Pandeglang.
Ia menilai, potensi pertambangan di wilayah Pandeglang bukanlah persoalan baru. Karena itu, penetapan wilayah pertambangan melalui keputusan pemerintah menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan agar lebih tertib, terukur, dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
Pandeglang memiliki potensi sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik. Kami memandang kebijakan Menteri ESDM sebagai langkah untuk menghadirkan kepastian tata kelola pertambangan. Potensi tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari amanat konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Negara memiliki tanggung jawab memastikan kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya memberikan keuntungan bagi segelintir pihak.
Ia juga berpandangan bahwa penataan wilayah pertambangan di banten, merupakan salah satu langkah penting dalam mengatasi persoalan pertambangan ilegal. Dengan adanya kejelasan wilayah, pengawasan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih terstruktur, daripada membiarkan aktivitas pertambangan berlangsung tanpa pengawasan dan kepastian hukum
Disisi lain Pandeglang juga memiliki wilayah Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO dan telah ditetapkan pada Tahun 1991 dimana pemanfaatan ruang wilayahnya dilindungi mengikuti ketentuan pengaturan wilayah konservasi.
Kegiatan pertambangan tentunya tidak diperbolehkan pada wilayah konservasi.
Peta Wilayah Pertambangan disusun dan ditetapkan Pemerintah Pusat berdasarkan keterdapatan potensi bahan galian tambang. Untuk dapat terbit perizinan usaha pertambangan di suatu wilayah, diperlukan pemenuhan terhadap aspek kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah melalui dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun di perairan laut.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, Wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan. Oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan pertambangan dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak boleh ada kegiatan pertambangan.
Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dalam memastikan kebijakan wilayah pertambangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, Pandeglang membutuhkan kebijakan pembangunan yang mampu menggerakkan potensi ekonomi daerah. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepastian hukum, investasi yang bertanggung jawab, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat patut didukung sekaligus dikawal pelaksanaannya.
Harapan kita sederhana, Kekayaan alam yang dimiliki Pandeglang harus berdampak nyata bagi masyarakat. Ekonomi bisa tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan masyarakat meningkat, dan lingkungan tetap terjaga. Itulah esensi pembangunan yang sejalan dengan amanat konstitusi," tutupnya.














